PEMBERONTAKAN telah ditumpas dan jalan-jalan kota Bangkok berlumur darah para korban yang kebanyakan para petani miskin Thai dari Utara dan Timur Laut negeri ini. Kendaraan lapis baja telah menghajar barikade-barikade ban bekas dan batang bambu, dan penembak-penembak jitu dari pihak pemerintah telah menjalankan tugas, menembak warga dari gedung-gedung tinggi, seringkali tepat di kepala mereka. Wartawan asing maupun lokal tidak luput dari situasi ini.

Tapi seperti yang diperkirakan, reaksi media Barat hampir semuanya sama. “Situasi sudah kembali tenang di sebagian besar kota Bangkok pada hari Kamis, sehari setelah bentrok militer dengan pengunjuk rasa antipemerintah yang memicu kerusuhan dan 39 bangunan dibakar,” seru AP, salah satu kantor berita pro kemapanan yang paling radikal, hanya sehari setelah pembantaian itu. Berita AP inilah yang kelak muncul di halaman muka Yahoo News, yang membentuk opini pembaca di Eropa, Amerika Serikat, dan tentunya di Asia Tenggara.

Awalnya tidak seorangpun yang mengunjungi pertahanan Kaos Merah di area Ratchaprasong bisa mengabaikan tuntutan para pengunjuk rasa untuk keadilan sosial. Sementara kudeta militer terhadap Thaksin Shinavatra tetap menjadi salah satu keluhan para pembangkang, Namun isu kudeta militer atas bekas perdana menteri ini perlahan-lahan menghilang, digeser oleh keluhan yang lebih mendesak. Foto-foto Thaksin pun berganti dengan bintang merah di topi-topi dan jaket-jaket para pejuang barikade itu.

Sebagian besar pembaca laporan-laporan media Barat tidak mengetahui hal tersebut. Pada praktiknya semua pembicaraan mengenai kemiskinan, diskriminasi dan keangkuhan kaum elit yang memerintah di Thailand dengan cepat menguap dari media. Tuntutan atau perjuangan untuk keadilan sosial tadi disensor sendiri oleh para wartawan dari hampir semua terbitan berbahasa Inggris itu dan juga media cetak.

Mesin propaganda bekerja demikian hebat. Aksi para penembak jitu yang membunuh para pengunjuk rasa itu disebut sebagai ‘pertarungan para pengunjuk rasa dan pasukan pemerintah’. Pembunuhan (oleh salah seorang penembak jitu) terhadap Mayor Jenderal Khattiya Sawasdiphol yang membelot dari pasukan pemerintah dan kemudian bergabung dengan Kaos Merah agak dikurangi pemberitaannya. Kantor-kantor berita, suratkabar-suratkabar, majalah-majalah di Inggris dan Amerika Serikat memberi julukan yang menyudutkan tentara ini: jenderal yang membangkang. Dalam salah satu beritanya, AP menyebut monarki Thailand sebagai ‘yang dihormati’ dan ‘yang dicintai’.

Tanpa malu dan tanpa pengecualian, media-media Barat menyokong pemerintah Thailand yang korup secara moral dan finansial. Pembunuhan warga sipil disetarakan dengan ‘mengembalikan situasi damai’, sedangkan penembakan terhadap massa diberi label ‘menghentikan kekerasan’.

Tak sekalipun pemerintahan yang tidak sah Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, orang yang lahir di Inggris dan bersekolah di Oxford itu, dinyatakan sebagai sebuah rezim (ungkapan favorit media Barat ketika berurusan dengan pemerintahan yang antikorporasi dan anti Barat), walau nyatanya dia berkuasa lewat moncong senjata setelah kudeta.

Tidak ada ungkapan simpati dan marah atas pembunuhan terhadap orang-orang sipil. Tapi kita bisa membaca bagaimana keluhan-keluhan atas rusaknya properti-properti kelas atas. Sehari setelah pembantaian, AP melaporkan:

“Untuk kebanyakan penduduk Bangkok, Central World yang sudah ada sejak 21 tahun lalu bukan hanya pusat perbelanjaan biasa. Baru-baru ini bangunan ini mengalami renovasi besar-besaran yang memakan biaya jutaan dollar dan membanggakan diri mempunyai 500 toko, termasuk Gap dan toko serba ada Jepang Isetan. Dikatakan lebih besar dari Mall of America di Minnesota, Central World juga punya perpustakaan umum dan disebut memiliki ‘food court’ terbesar di Asia.”

“Hati kami hancur ketika kami melihat apa yang terjadi di Central World di televisi,” kata Mathurawan Deo-isares, pengacara berusia 31 tahun. “Tempat itu merupakan rumah akhir pekan untuk banyak orang. Tempat mereka bertemu dengan teman-teman dan keluarga untuk makan.”

Central World, Emporium dan pusat perbelanjaan kelas atas lain di dan sekitar Jalan Sukhumvit adalah simbol dari konsumerisme Asia Tenggara: tempat-tempat makan dan butik-butik terkenal yang ada di seluruh dunia, tempat kunjungan bagi mereka yang kaya dan cantik atau rupawan; juga tempat favorit para ekspatriat. Di tempat-tempat seperti inilah harga secangkir kopi sama dengan upah sehari sebuah keluarga petani di pedalaman.


MANIPULASI BERITA DAN SEJARAH DI ASIA TENGGARA

Sudah tentu banyak tulisan tentang sejarah bagian dunia yang kurang beruntung ini–Asia Tenggara. Namun kebanyakan berisi kebohongan atau hanya benar sebagian. Hanya koresponden-koresponden yang paling berani dan paling independen—seperti Wilfred Burchett, wartawan Australia yang diasingkan di era 1960-1980an—dan para akademisi—misalnya Benedict Anderson, dosen Universitas Cornell itu—yang berani mengatakan apa yang mereka lihat, mengutip orang-orang yang mereka temui dan menulis kejadian-kejadian yang mereka saksikan sendiri.

Manipulasi berita oleh koresponden-koresponden Barat sudah melegenda. Ditambah lagi Thailand adalah sekutu Amerika Serikat dan Barat yang paling setia sejak Perang Vietnam, bahkan lebih awal dari itu. Amerika Serikatlah yang merancang struktur-struktur kekuasaan lokal, termasuk kekuasaan tertinggi di negeri tersebut, menawarkan ilmu propaganda dan kemudian mulai mengomentari bagaimana sakralnya beberapa institusi di Thailand. Proses ini dapat diketahui dari sejumlah buku yang baru-baru ini terbit di luar negeri tapi dilarang beredar di Thailand, juga dari laporan lengkap di majalah The Economist, salah satu majalah berbahasa Inggris yang cukup berani dan jujur untuk membahas gencarnya propaganda mereka.

Terpaksa dikatakan di sini bahwa Asia Tenggara adalah tempat yang tepat bagi media Barat untuk mencapai puncak manipulasinya yang memalukan dan memuakkan.

Pengeboman pedalaman Laos yang barbarik dan brutal selama Perang Vietnam (oleh Amerika Serikat, tapi juga dengan bantuan yang besar dari Thailand) diberi nama ‘Perang Rahasia’, yang mencerminkan keinginan media Amerika dan Eropa untuk menutup mulutnya sendiri dan sebagai gantinya mendapatkan keuntungan-keuntungan yang biasa mereka dapatkan. Kebenaran tentang campur tangan Barat di Kamboja, termasuk dukungannya untuk Khmer Merah, dapat dikatakan kurang diketahui orang di luar batas-batas bagian dunia ini.

Sekutu-sekutu Barat di Asia Tenggara menjadi sama sekali tak tersentuh. Negara Filipina jarang sekali diungkap sistem feodalnya yang brutal, melainkan ‘demokrasi’nya.

Indonesia pastilah disebut sebagai sebuah kasus dalam buku-buku kuliah—hampir  tidak ada negara lain yang berhasil meloloskan diri dari pengawasan media Barat seperti halnya negara ini, negara kepulauan terbesar di bumi. Kudeta yang disponsori oleh Barat (1965) atas pemerintah Soekarno  membunuh  antara 1 sampai 3 juta orang Komunis, sayap kiri, intelektual, guru, dan masyarakat dari minoritas Cina atau Tionghoa. Negara ini juga membuka diri untuk kapitalisme yang tak terbendung, korupsi dan kontrol agama (Islam) atas masyarakat, tapi terutama untuk menjarah sumberdaya alam—sesuatu yang sangat dihargai perusahaan dan pemerintahan Barat sampai hari ini.

Tentu saja, sebagian besar media Barat menolak untuk mengomentari pendudukan dan genosida di Timor Leste serta pembantaian di Aceh. Sampai sekarangpun jarang sekali ada media yang melaporkan bahwa sudah lebih dari 100 ribu orang mati di Papua, salah satu provinsi di Indonesia yang secara konsisten dijarah baik oleh perusahaan-perusahaan Barat maupun oleh negara dan militer Indonesia sendiri.

Kalau kita membaca berita dari kantor-kantor berita Barat maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi (dan bukan negara feodal yang brutal), negara dengan ekonomi paling besar di Asia Tenggara (dan bukan negara yang bahkan pelayanan paling mendasar seperti air minum saja masih lebih rendah daripada India, bahkan Bangladesh) dan ‘negara dengan mayoritas muslim yang toleran’ (dan bukan negara tempat kaum minoritas selalu ditekan secara ekstrim, gereja-gereja dari waktu ke waktu dibakar dan atheisme secara hukum terlarang).

Ketika saya bertanya pada wakil direktur  sebuah kantor berita Barat tentang ketidak-mauan mereka untuk meliput serangan-serangan brutal oleh para Islamis terhadap anak-anak sekolah Kristen di Jakarta Timur (banyak dari mereka asli dari Papua), dengan tenang dan sinisnya dia menjawab: “Wah, tidak ada yang tertarik untuk membaca hal-hal begitu.”

Jelas sekali bahwa orang-orang seperti dia sudah membatu, kebal secara emosi dan sangat terlatih.


THAILAND – TANAH DENGAN SENYUM KEKERASAN

Kembali ke Thailand, yang merupakan salah satu ‘sekutu kita yang paling dekat’. Meskipun kita sering mendengar klise tentang ‘negara senyum’ ini (salah satu temuan kita dari masa lalu), sebenarnya Thailand adalah salah satu negara yang paling brutal dalam sejarah modern. Dalam banyak hal, negara ini sangat keras, tidak punya hati dan agresif, yang menekan hampir semua kaum minoritas intelektual, agama dan etnis. Tapi anda akan sulit mendapatkan artikel tentang topik ini. Dan juga, bagi kita yang tinggal di Asia Tenggara dan memahami budaya-budayanya, bahkan senyum di sini tidak selalu berarti sama seperti di Barat atau di bagian dunia yang lain.

Monarki atau kerajaan yang paling lama bertahta di bumi ini masih memerintah negeri yang sudah mengalami 18 kali kudeta militer. Beberapa kudeta dapat dibilang ‘tidak ganas’, tapi beberapa kali brutal. Para elit sangat pro-feodal, Thailand secara sistematik menghabisi oposisinya, terutama oposisi yang berjuang untuk keadilan sosial. Di bagian Timur Laut negara ini serta di beberapa bagian negara yang lain para mahasiswa dan pemimpin sayap kiri dibantai dan bahkan negara ini terkenal karena membakar mereka yang dituduh komunis dalam tong-tong minyak.

Tidak ada kecaman dari Barat, yang selalu mempromosikan negara ini karena pantai-pantainya yang indah, tempat-tempat pijatnya, makanan yang murah dan juga seksnya. Dan tentu saja–senyum: omong kosong yang lain–rasio pembunuhan di Thailand–7,9 per 100.000 penduduk di tahun 2009–mencapai peringkat 33 tertinggi di dunia, jauh di atas Amerika Serikat, Peru atau Pakistan, sementara lebih banyak pendatang wanita asing yang diperkosa di sini dibanding di Afrika Selatan.

Pada Oktober 1973 terjadi pembantaian brutal di Bangkok (menariknya hal ini terjadi hanya satu bulan setelah kudeta yang dilakukan oleh junta militer fasis dan disokong oleh Amerika juga di kota Santiago, Chile), ibukota negeri itu. Sama brutalnya dengan pembunuhan di tahun 1976–paling tidak 46 pengunjuk rasa meninggal dunia–dan militer melukai serta memperkosa ratusan perempuan–terutama di kampus Universitas Thammasat di Bangkok. Semua ini, tentu saja, katanya dilakukan atas nama perlawanan terhadap komunisme–dan makanya disetujui dan tidak pernah dikritik secara serius oleh media Barat.

Untuk meyakinkan agar tidak seorangpun mendapatkan ‘ide yang salah’, AP menerbitkan sebuah artikel propaganda terbuka: ‘Para ahli: Bentrokan militer dan rakyat di Bangkok bukan siaran ulangan dari Tiananmen’, dengan menggunakan propaganda klise anti-China, lalu mengatakan, dengan tanpa bukti, tentunya bahwa ‘Thailand adalah negara demokrasi, walaupun sekarang dalam situasi krisis dan rawan kudeta militer, sementara China adalah negara yang paling otoriter’.

Selama bertahun-tahun Thailand dikuasai  junta militer (termasuk apa yang dinamakan ‘Tiga Tiran’–Field Marshal Thanom Kittikachorn, Praphat Charusathien, dan Narong Kittikachorn atau Tanin Kraivixien beberapa tahun kemudian)–dengan pemimpin negara tertinggi yang secara seremonial masih di tangan monarki.

Antikomunisme adalah tema utama yang diserukan para elit Thailand. Atas nama antikomunisme, oposisi lokal dihabisi, sementara negara berpartisipasi di berbagai petualangan militer di tingkat kawasan, yang pada dasarnya adalah invasi dan  akhirnya sangat melukai rakyat Vietnam, Laos dan Kamboja, atas nama Amerika Serikat, Australia dan kekuasaan Barat lainnya.

Puluhan ribu perempuan Thailand, sebagian besar berasal dari daerah Utara, didesak untuk bekerja di tempat-tempat pelacuran yang dulu diciptakan di sekitar basis-basis militer Barat dan di sekitar bandara-bandara, terutama Pattaya.

Catatan hak-hak asasi manusia dari Kerajaan ini sangat memuakkan hampir sama dengan catatan dari Indonesia, tapi para pembaca dalam bahasa Inggris akan sulit menemukan detail dari laporan-laporan yang sudah sangat diatur oleh media Barat itu. Pembunuhan dan penyiksaan terhadap kaum para oposisi hanya salah satu topik yang tidak disebarkan di halaman harian-harian di Amerika dan Eropa. Topik lain, termasuk perlakuan yang buruk atas kaum minoritas (banyak kaum minoritas yang bukan Thai tidak punya kewarganegaraan dan tentu tidak memperoleh layanan dan bantuan dasar yang diperlukan) dan para pengungsi (lebih dari satu juta orang pengungsi Burma, misalnya, harus menjalani hidup seperti pekerja paksa atau budak seks).

Baru-baru ini di masa kepresidenan George W. Bush, Thailand memberi ‘bantuan’ pada pemerintah Amerika dengan menerbangkan para tersangka terorisme ke tempat-tempat interogasi.

Pada 19 September 2006, sebuah junta militer yang menamakan dirinya Dewan Keamanan Nasional menggulingkan pemerintahan Thaksin ketika yang bersangkutan tengah berada di luar negeri. Kelompok Kaos Kuning–sebuah gerakan yang membela monarki dan kaum elit–menginspirasi kejadian itu, yang berlangsung di hari ulang tahun ke-60 Raja Bhumibol naik tahta. Selama struktur elit dan monarki tidak terancam, maka Amerika Serikat dan Barat tidak melakukan apapun untuk menghentikan pelanggaran atas proses demokrasi di negara ini. Tidak ada organisasi internasional besar yang meninggalkan Bangkok dan tidak ada sanksi dari luar negeri yang diberikan (coba bandingkan dengan kudeta di Fiji, yang mengancam kepentingan Australia dan berakhir dengan dijatuhkannya sanksi serta kampanye media besar-besaran). Para sekutu Thailand sudah biasa dengan kudeta militer yang sudah tidak terhitung lagi. Walaupun Thailand tidak pernah menjadi negara demokrasi, karena negara ini selama beberapa dekade menjadi pejuang dan sekutu antikomunis mereka, maka negara ini selalu diberi status sebagai negara demokratis oleh media Barat.

Ketika saya berkunjung ke Thailand pada Februari 2010, salah satu kader dari Kaos Kuning–Pipob Tongchai (organisator utama pendudukan Bandara Internasional Suvarnabhumi di luar kota Bangkok pada akhir 2008), tidak berusaha untuk menyembunyikan  keberpihakan Amerika Serikat dan kebohongan Barat.

“Amerika Serikat menginginkan pemerintahan yang ‘tradisional’ di Thailand. Pada tanggal 19 September Amerika Serikat tidak mengambil aksi apapun terhadap militer Thailand. Kudeta tidak apa-apa asal ada jaminan kontinuitas. Tidak ada intervensi dari Amerika Serikat. Dan ketika Thailand mempunyai pemerintahan yang ‘tradisional’, arti sebenarnya adalah bahwa Amerika Serikat punya kontrol yang penuh. Tidak penting siapa yang ada di pucuk pimpinan–jadi Thaksin sebenarnya tidak penting lagi.”

Sekarang ini media Barat berusaha untuk terlihat ‘obyektif’ lagi, seperti ketika mereka juga ‘obyektif’ dalam peliputan Timor Leste sampai tahun 1999, Indonesia di tahun 1965, atau Papua dan Filipina sekarang. Koresponden-koresponden mereka terlihat cakap memakai helm dan rompi anti peluru (Saya tidak pernah memakainya, tapi harus saya akui mereka terlihat keren dengan atribut itu). Tapi reporter-reporter mungkin tidak akan mengungkapkan kebenaran–bahkan mereka mungkin juga tidak mengatakan untuk apa sebenarnya pria-pria dan perempuan-perempuan  itu  datang  menyongsong kematian di barikade-barikade tersebut. Mereka memberi julukan yang buruk pada pahlawan-pahlawan nasional yang sudah meninggal untuk keadilan sosial itu.

Bagaimana pun sekarang kita bisa mendengar  beberapa suara kebenaran. Pada 18 Mei 2010, the International Herald Tribune menerbitkan sebuah laporan yang ditulis Thomas Fuller dan Seth Mydans yang menyatakan bahwa: “Gerakan protes yang mendirikan kemah-kemah ilegalnya di Bangkok berakar pada penggulingan Thaksin, tapi sekarang ini sudah berkembang jadi sebuah gerakan sosial besar yang melibatkan lapisan masyarakat Thai yang kurang mampu, yang melawan apa yang mereka sebut sebagai kaum elit yang ikut campur tangan dalam mengontrol institusi-institusi demokratik di Thailand.”

Dalam laporan yang sama dinyatakan: “Pemerintah bersikeras bahwa tentara-tentara hanya menembak karena membela diri, tapi mereka yang meninggal jauh lebih banyak kaum sipil sejak kekerasan terjadi Kamis lalu. Sebuah lembaga pemerintah mengatakan bahwa 34 orang sipil dan 2 tentara, termasuk Jenderal Khattiya, meninggal dunia sejak Kamis dan 256 orang terluka, hampir semua kaum sipil… Para pengunjuk rasa menyatakan bahwa mereka yang meninggal dunia itu diakibatkan oleh para penembak jitu yang ditempatkan di atap-atap bangunan tinggi di beberapa tempat di seluruh kota…”

Namun suara-suara seperti ini sangatlah sedikit. Jaringan-jaringan televisi, termasuk CNN, BBC, dan bahkan AlJazeera sangat pro-pemerintah, menggunakan bahasa terbuka atau tertutup, yang pada dasarnya menyalahkan para pengunjuk rasa atas kekerasan yang terjadi. Sangat jelas terlihat bahwa para lelaki dan perempuan yang mereka wawancarai untuk topik ini secara terbuka atau tertutup tidak setuju dengan permintaan dan taktik para pengunjuk rasa. Ketika menyiarkan wawancara dengan Kaos Merah, fragmen-fragmen yang paling netral dan tidak meyakinkan lah yang disiarkan.

Hal ini tak mengherankan. Sebab korporasi-korporasi media Barat sekarang mengendalikan hampir semua berita yang disebarkan di seluruh dunia. Pembuat film asal Jepang, Takeshi Hata, menyatakan bahwa: “Semua jaringan televisi di Jepang hanya melaporkan apa yang sudah dikatakan oleh CNN, BBC dan media berita berbahasa Inggris lain tentang Thailand. Saya kita sebagian besar rakyat Jepang yang benar-benar mengkhawatirkan situasi di sana tidak menonton berita di televisi, mereka mengikuti berita-berita di blog-blog, Twitter dan Ustream. Namun demikian, bisa dikatakan beberapa stasiun radio menyiarkan kritikan-kritikan (terhadap pemerintah Thailand), termasuk radio TBS dan stasiun-stasiun radio komunitas.”

Di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, situasinya malah lebih ekstrim. Sebagian besar artikel di suratkabar The Jakarta Post datang langsung dari Reuters dan situasinya tidak berbeda jauh dengan suratkabar berbahasa Indonesia lain, seperti Sinar Harapan.

Para pembaca di Barat dan di belahan dunia lain tidak mendengar dan membaca apapun tentang kerinduan akan keadilan sosial dari massa rakyat di Thailand; tidak dikatakan adanya negara feodal yang korup. Hal-hal tersebut tidak dibolehkan untuk masuk dalam media cetak dan layar televisi. Tidak ada analisis mendalam yang mengungkapkan bagaimana negara ini dibentuk sebelumnya, selama dan setelah Perang Vietnam oleh kepentingan-kepentingan neo-kolonialisme Barat, perusahaan-perusahaan multi nasional, dan oleh para elit Thailand yang tak bermoral dan brutal.

“Pendistorsian media dan sensor diri adalah jalan yang diambil oleh sebagian besar akademisi di Amerika dalam kasus Thailand”, demikian penjelasan Geoffrey C. Gunn, pengamat politik dan masyarakat Laos; “Praktiknya hanya akademisi yang mengerti benar kekerasan orang Thai–dan melepaskan diri dari model senyum dan ajaran Buddha–adalah Ben Anderson 25 tahun yang lalu ketika ia ditendang dari Indonesia (dan kemudian mempelajari Thai).”

Gunn menyimpulkan “Apa yang terjadi sekarang adalah teror putih, pengembalian dan penghilangan dan ‘pengukuhan’ dari sebuah pemerintahan militer secara de facto. Tentu saja bisnis besar dan Barat tidak akan melihatnya. Menteri Luar Negeri Australia lah yang memberi selamat kepada Abhisit atas penyelesaiannya yang hampir tanpa pertumpahan darah!”

Hal itu membuat apa yang diinginkan oleh Kaos Merah, yang diperjuangkannya dan untuk apa mereka mati menjadi tak relevan. Suara mereka–suara yang tidak bersuara dan mereka yang miskin dan datang dari pedalaman dan dari tempat-tempat kumuh–dibungkam kembali; baik oleh media Thailand dan Barat maupun oleh sepatu-sepatu tentara dan tembakan tepat dari para penembak jitu.

Ketika pemimpin pemberontak ditangkap, dan ketika pembantaian oposisi terjadi di seluruh Thailand, pesta liar kebohongan informasi dan tak terbantahkan ini terus berlangsung.***


*) Andre Vltchek adalah novelis, jurnalis, pembuat film, dan penulis skenario. Belum lama ini ia mempublikasikan bukunya, Oceania, yang mengungkapkan neokolonialisme di Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Websitenya: http://andrevltchek.weebly.com

**) Tulisan ini diterjemahkan oleh Rossie Indira dan disunting oleh Linda Christanty