DISKUSI itu diadakan di satu kafe di Banda Aceh. Penyelenggaranya, Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat atau disingkat SMUR. Organisasi ini berdiri pasca jatuhnya Soeharto. Ia juga terlibat dalam aksi massa menuntut referendum untuk Aceh pada 1999. Tak seperti referendum di Timor Timur yang membawa negeri itu pada kemerdekaan, teriakan referendum Aceh membuat para aktivis dijebloskan ke penjara. Aceh kembali perang, lalu Gerakan Aceh Merdeka berdamai dengan pemerintah Indonesia enam tahun kemudian, dan Aceh setelah itu tetap jadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tema diskusi cukup serius: Membedah Platform Ekonomi Capres. Moderatornya, Taf Haikal dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dia tak lolos jadi anggota parlemen lewat pemilihan umum (Pemilu) 9 April 2009 lalu.

Taf segera memanggil  tiga narasumber.

“Kepada Bapak Azhar, Bung Thamrin dan Bapak Nazamuddin mohon mengambil tempat di depan,” katanya.

Azhar Muliadi adalah anggota tim sukses Jusuf  Kalla-Wiranto atau JK-Win. Thamrin Ananda sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Aceh. Nazamuddin biasa disebut pengamat ekonomi. Ia juga mengajar di Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala.

Ruang mulai sesak. Ada peserta biasa, ada pula wartawan yang meliput.

Azhar dapat giliran bicara pertama. Dia menjelaskan tentang ekonomi kemandirian.

“Dalam konteks Aceh, ekonomi rakyat Aceh adalah bagaimana hasil yang ada di Aceh bisa diproduksi layak, kita jual dan jadi uang,” ujarnya.

Dia kemudian membaca sebuah tamsil.

Hanya orang yang berperang berhak berbicara masalah perang

Hanya orang yang  pernah bercinta berhak menulis roman

Hanya orang yang pernah membangun kesuksesan ekonomi
berhak menerangkan konsep ekonomi.

Pendengar pun bertepuk tangan.

Setelah itu giliran Nazamuddin. Bicaranya pelan dan teratur. Dia benar-benar layaknya guru di kelas. Dia membuka pembicaraannya dengan mengajukan pertanyaan, “Adakah hubungan antara Pilpres (pemilihan presiden) dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Aceh?”

“Barangkali tidak dalam jangka pendek, tapi pilihan yang tepat akan menentukan arah ke depan.” Dia menjawab pertanyaannya sendiri.

Nazamuddin menganggap kemajuan perekonomian Aceh tidak bergantung pada calon presiden dan wakil presiden mana pun, tapi ditentukan oleh kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur sebagai pembuat kebijakan di Aceh.

“Ketiga capres  (calon presiden) sudah pernah memimpin Indonesia, dan pernah terlibat dalam pemerintahan. Platform ketiga capres itu semuanya membela rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, semua platform ekonomi yang diusung ketiga capres dan cawapres tentang ekonomi kerakyatan, ekonomi jalan tengah, dan ekonomi kemandirian tak lain hanyalah retorika politik. Namun, para calon harus mampu menjalankan retorika yang digembar-gemborkan itu.

“Apapun platform dan kebijakan yang ditawarkan capres, semua tergantung pada anggota parlemen,” tegasnya.

“Ekonomi kerakyatan yang diusung oleh capres dan cawapres sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tapi langkah yang akan dilakukan belum kongkrit,” kritiknya.

Dalam Undang-Undang 1945, BAB XIV, Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33, tertera kalimat ini: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nazamuddin lantas membandingkan pemerintahan SBY  dengan pemerintahan Megawati. Dia memaparkan sederet data.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia era pemerintahan Megawati sekitar 4,8 persen. Di masa SBY, naik sedikit sekitar  5,9 persen.

Bidang investasi era Mega tumbuh 6,7 persen, sedang di era SBY  tumbuh lebih tinggi sekitar  9,3 persen per tahun. Ekspor masa Mega 8,5 persen, tapi di masa SBY  naik menjadi 16,6 persen per tahun.

Inflasi di masa Megawati 8,2. Di pemerintahan sekarang, inflasi sampai 10,75 persen rata-rata per tahun. Nilai tukar rupiah di masa Mega berkisar Rp 8.900 per US dolar, sedang di masa SBY mencapai Rp 9.700 per US dolar.

Angka kemiskinan di era Mega 17,2 persen, sedangkan di masa SBY turun jadi 16,5 persen. Jumlah pengangguran saat Mega memerintah mencapai 9,62 persen, sedangkan di masa SBY meningkat jadi 9,77 persen.

Usai dia bicara, moderator meminta kepada narasumber terakhir untuk mengemukakan pendapatnya sebagai pembanding.

Thamrin Ananda mulai mengatur napas. Perawakannya kurus. Rambut cepak. Nada bicaranya keras. Sesekali dia mengacungkan tangan kanan waktu berbicara.

Di dunia ini, menurut Thamrin, ada tiga platform ekonomi, yaitu kapitalisme atau neoliberalisme, sosialisme dan mix ekonomi.

Thamrin mendefinisikan kapitalisme sebagai paham kemasyarakatan yang menganut sistem dan modal ekonomi yang bersumber pada modal perusahaan-perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas. Dalam sistem sosialisme, seluruh harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara.

“Mix ekonomi adalah penggabungan antara dua sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme,” ujarnya.

“JK sudah mengembangkan mix ekonomi, yang berusaha melindungi kepentingan nasional. Tapi belum ada langkah kongkrit tentang proteksi industri dalam negeri,” kritiknya terhadap Jusuf Kalla.

“Berbeda dengan Pak Prabowo yang sangat tegas dan jelas, akan memberi proteksi terhadap pedagang kecil,” kata Thamrin.

Petinggi PRA ini membela dan membanggakan program Megawati dan Prabowo, yang disebutnya mengusung ekonomi kerakyatan.

“Megawati pernah melakukan privatisasi terhadap BUMN, tapi dalam programnya jelas-jelas menyatakan akan banting stir untuk menyelamatkan kembali BUMN,” ujar Thamrin.

BUMN singkatan dari Badan Usaha Milik Negara.

Apa yang dikatakan Thamrin tentang Prabowo dan Megawati semata-mata bersandar pada janji atau pernyataan kedua orang tersebut.

Setelah ketiga pembicara usai menyatakan pandangan mereka, moderator membuka sesi bertanya. Seorang perempuan langsung mengajukan pertanyaan yang sebenarnya lebih mirip pernyataan, tanpa ragu.

“Apa untungnya bagi Aceh jika mereka terpilih menjadi presiden. Dari dulu Aceh masih bergantung dengan Medan dalam masalah distribusi telur,” kata Husniati. Dia utusan dari Koalisi Barisan Guru Bersatu.

Siapa pun tahu bahwa mayoritas makanan, pakaian, dan bahkan, bahan bangunan di Aceh berasal dari Medan.


*) Bustami adalah kontributor Aceh Feature di Banda Aceh. Ia pengurus Pers Mahasiswa dan pengelola majalah Sumberpost, Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry.