BANGUNAN kantor itu tak megah. Hanya berupa satu unit toko yang terletak persis di jalan negara Banda Aceh-Medan, tepat di jantung ibukota kabupaten Bireuen. Itulah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digabung dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen sejak tiga tahun silam.

Tapi jangan tanya daya tariknya. Dari pemuda, Pegawai Negeri Sipil, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahkan wartawan pun seakan terhipnotis masuk ke dalamnya. Selama sebulan terakhir ini mereka berebut agar bisa menduduki lima kursi yang berada di lantai dua Kantor KIP.

Meski hanya lima kursi, jabatan itu diperebutkan puluhan orang di Bireuen. Sejak pendaftaran dibuka April 2008 lalu, sekretariat tim panitia penyaringan dan penjaringan mencatat sebanyak 85 orang telah mengambil formulir. Jumlah terbanyak kaum lelaki, 79 orang. Sisanya perempuan. Latar belakang mereka beragam. Ada PNS. Pekerja LSM. Tokoh pemuda dan masyarakat hingga wartawan.

Setelah melalui tahapan seleksi yang cukup ketat, sebanyak 53 orang peserta lulus syarat administrasi dan berhak mengikuti ujian tulis. Tes tertulis itu sudah digelar pada Kamis, 15 Mei 2008 lalu. Jumlah peserta itu ditambah dengan lima anggota KIP lama, antara lain Aziz Mansur, Mukhtaruddin, Mursal Ridha, Ridwan dan Mukhlis.

“Dari 53 peserta yang mengikuti ujian saringan tulis ini akan melahirkan 30 bakal calon yang akan mengikuti seleksi wawancara,” kata Helmi Azhari MN, sekretaris Tim Penjaringan dan Penyaringan dan anggota KIP Bireuen periode 2008-2013.

Setelah tes wawancara, 15 orang dinyatakan lulus. Dengan demikian masa tugas Helmi pun selesai.

“Meski masa tugas kami telah berakhir, kami tetap menerima keberatan atau pertanyaan dari peserta yang tidak lulus. Mengingat upaya maksimal dalam melahirkan 15 besar cukup selektif,” tukasnya.

Sebagai bagian dari KPU yang berwenang menyelenggarakan pemilihan presiden/wakil presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), keberadaan KIP diatur dalam Undang Undang nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh.

Berapa besar honor petugas KIP?

Menurut Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, Muhammad Fauzi, sumber gaji mereka dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Fauzi tak merinci jumlahnya. Sedangkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah hanya untuk membantu biaya operasional yang diperlukan saja seperti satu mobil dinas bagi KIP dan satunya bagi KPU.

Namun, saya berhasil memperoleh informasi tentang jumlah gaji anggota KIP yang disebut sebagai uang kehormatan itu. Gaji anggota Rp 3 juta per bulan, sedang gaji ketua komisi Rp 4 juta per bulan.

Gaji ini ditetapkan sejak lima tahun silam dan belum ada perubahan hingga saat ini.

Kendati demikian, sumber pendapatan anggota KIP tak cuma satu saluran. Tiap menggelar kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pilkada, mereka pasti dapat tambahan pemasukan. Uang dari situ disebut tunjangan jabatan. Besarnya, bervariasi, tapi pasti di atas Rp 1 juta.

Setelah uang kehormatan, tunjangan jabatan, ternyata fasilitas menggiurkan ikut tersaji bila jabatan KIP sudah dipegang erat, yakni untuk uang sewa rumah, komunikasi dan bantuan biaya perjalanan dinas. Dana ini sudah dianggarkan. Jumlahnya pun bervariasi, antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta.

Namun, tak seorang calon pun yang menyatakan bahwa mereka tertarik jadi anggota KPU karena uang.

Cut Nila, misalnya. Ia pegawai di kantor KPU Kabupaten Bireuen. Alasannya mencalonkan diri adalah supaya ada keterwakilan perempuan dalam KIP. Selain itu, ia lumayan paham cara kerja Komisi ini.

”Minimal saya sedikit mengetahui background-nya. Dan saya ingin mencari pengalaman di sana (KPU) meskipun konsekuensinya harus non aktif sementara,” ujarnya kepada saya.

Ismuha dari Lingkar Studi Pena Bireuen mengatakan bahwa keikutsertaannya tak lain agar komposisi dalam KIP nanti benar-benar independen dan profesional. Ia menyayangkan bila banyak kepentingan bermunculan di sana dan dapat mengusik Komisi selama lima tahun ke depan. Tapi ia tak menerangkan lebih jauh apa yang ia maksud dengan ‘kepentingan’ itu.

Seorang wartawan bernama Bahrul Walidin tak mau ketinggalan. Ia mencalonkan diri agar memperoleh pengalaman baru. Menurut bahrul, kursi KIP kali ini mesti diisi oleh sosok-sosok yang bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinan mereka dan bisa bekerja tanpa dipengaruhi pihak lain.

Antusias para peminat yang berebut kursi KIP di Bireuen agak mengejutkan Muzakkar A Gani. Ia  adalah dekan Fakultas Sosial Politik Universitas Almuslim, Bireuen.

“Di satu sisi bila independensi yang dipertaruhkan di sana bagus itu, tapi disayangkan bila sebaliknya,” kata Gani.***


*) Desi Saifan adalah kontributor Aceh Feature di Bireuen. Dia juga wartawan Aceh Independen.