“DI manapun pertikaian antar nelayan di Aceh tidak pernah sampai ke hukum Negara,” kata lelaki itu.

Ia duduk di antara belasan orang yang mengelilingi sebuah meja panjang. Ia berkemeja kuning, bercelana coklat dari bahan kain. Sesekali guyonan keluar dari mulutnya, dengan maksud ingin mencairkan suasana yang saat itu mulai menegang.

Jum’at, 9 Mei 2008, pukul lima sore, rapat musyawarah antar para nelayan tengah digelar di kantor Sekretariat Panglima Laot (laut), Lamnyong, Banda Aceh.

Tujuan rapat itu untuk mencari jalan keluar terkait insiden tabrakan antara boat (kapal) Syaiful Azhar nelayan Ulee Lheu dengan boat Bakhtiar Abdullah nelayan kawasan Lambada Lhok, yang terjadi sehari sebelumnya.

Selang 30 menit kemudian kesepakatan damai berhasil dicapai. Dalam rancangan perdamaian itu, Bakhtiar diwajibkan membayar ganti rugi kepada Syaiful sebesar Rp. 2,5 juta.

Setelah rapat ditutup dengan pembacaan doa, lelaki tadi langsung bergegas menunaikan shalat Ashar yang sedari tadi belum sempat dilaksanakannya.

Ia bernama Muhammad Adli Abdullah. Sudah delapan tahun ia menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) di Lembaga Adat Panglima Laot Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Organisasi ini mengurus nelayan tradisional di seluruh perairan Aceh, juga merupakan satu-satunya di Indonesia dan diakui oleh pemerintah daerah sebagai lembaga adat yang independen.

Menurut Monografi Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaga Panglima Laot sudah dikenal di kalangan nelayan sejak masa Sultan Iskandar Muda (1607-1637). Keputusan-keputusan yang dihasilkan lembaga ini pada umumnya dipatuhi oleh semua pihak. Sampai sekarang belum ditemukan kasus perselisihan antar nelayan yang dibawa ke Pengadilan Negeri akibat tidak bisa diselesaikan oleh lembaga ini.

”Walaupun masih banyak panglima laot di Aceh yang buta huruf, namun mereka bijak dan pintar dalam menguasai seluk-beluk kelautan. Itulah mengapa mereka sampai saat ini masih didengar oleh masyarakat,” katanya.

Adli lahir di Batee Iliek, Bireun, pada 3 Juli 1966. Ia dibesarkan dalam keluarga yang patuh dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Ayahnya Teungku H. Abdullah adalah seorang ulama yang terkenal di kawasan itu. Ia juga menjadi pimpinan pondok pesantren Darus Syariah, di Kuta Blang, Samalanga. Sedangkan ibunya, Teungku Juairiah, merupakan orang yang taat dan tegas dalam mendidik ajaran Islam kepada anak-anaknya.

”Itu sebabnya saya dipanggil oleh orang-orang kampung, dengan sebutan Teungku,” kata Adli. Kini ia tengah membangun kembali pesantren milik orang tuanya di Samalanga.

Kisah masa kecilnya tidak bisa disebut indah. Cobaan besar mulai menimpa Adli saat umurnya baru menginjak lima tahun. Ayahnya meninggal dunia.

Kehidupan keluarga ikut berubah. Tanggung jawab untuk menafkahi keluarga yang dulunya dipikul sang ayah, kini diambil alih oleh ibunya.

”Sejak saat itu, ummi (panggilan untuk ibu) menjadi petani untuk memompa hidup keluarga kami,” ujar Adli.

Seiring berjalannya waktu, secara perlahan himpitan ekonomi mulai mendera keluarga Adli. Profesi yang dilakoni sang ibu sebagai petani belum cukup untuk dapat mensejahterakan ia dan kedua saudaranya. Adli bersama abangnya Yahya Udin serta adiknya Mustafa Kamal Abdullah mulai terbiasa hidup serba kekurangan.

”Pernah waktu kami kecil-kecil dulu, saat saya sedang makan ikan bandeng di bawah penerangan lampu teplok bersama keluarga, tiba-tiba lampu teplok itu dimatikan abang saya. Setelah dihidupkan lagi, jatah ikan saya sudah habis dimakan abang,” kenangnya.

Melihat sang ibu yang tak kenal lelah bekerja, membuat perasaan Adli pun luluh. Ia ingin bekerja, meski usianya masih tujuh tahun.

Suatu hari sepulang sekolah di Madrasah Ibtidiyah Negeri, ia melihat hanya ada ikan asin di meja makan. Tanpa berpikir panjang, ia pun menawarkan jasa untuk mencuci motor orang-orang di desanya. Ia berencana hasil yang didapatkannya dari mencuci motor, akan ia belikan ikan. Namun niat tersebut tidak kesampaian. ”Saat sedang mencuci motor, tiba-tiba ummi datang dan mengejar saya,” ujarnya.

Tapi Adli pantang menyerah. Ia kembali mencuci motor orang-orang desa. Tapi kali ini ia lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Niatnya untuk membeli ikan pun akhirnya kesampaian.

“Tapi sewaktu sedang membeli ikan tersebut ummi melihat, kontan saja di depan orang-orang disekitar itu, ummi melempar ikan itu ke wajah saya,” kisahnya.

“Tugas kamu sekarang bukan cari uang, tapi sekolah. Uang walaupun susah itu tugas ummi,” katanya, yang menirukan perkataan ibunya saat itu.

Setelah menamatkan pendidikan setingkat sekolah menengah pertama di Pesantren Kuta Krueng, Darul Munawarah pada bulan Juni 1981, Adli pun berkeinginan untuk melanjutkan studinya di Banda Aceh. Namun, ia mengetahui keinginannya ini akan sangat sulit mendapatkan izin dari sang ibu yang menginginkannya menggantikan almarhum ayahnya sebagai pemimpin pesantren.

Keinginan keras untuk bisa maju semakin membulatkan tekad Adli untuk berangkat ke Banda Aceh. Otaknya pun berpikir keras guna mencari alasan yang tepat.

”Saya nekat membohongi ummi. Saya bilang ke ummi kalau tujuan saya ke Banda Aceh untuk belajar di Aliyah. Ummi pikir Aliyah itu pendidikan tingkat tinggi di pesantren,” katanya.

Ia pun berangkat ke Banda Aceh. Namun, kebohongannya tak bertahan lama. Dua bulan setelah kepergian Adli, rasa rindu melanda hati Juairiah. Ia pun memutuskan untuk mengunjungi putranya. Mendengar kabar sang ibu telah berada di Banda Aceh, Adli pun dengan semangat menjumpai sang ibu.

Perjumpaan yang diharapkan Adli akan berlangsung penuh suka cita, ternyata malah sebaliknya. Penampilan Adli saat itu membuat Juairiah marah.

”Ini bukan Aliyah. Ini tidak seperti ummi dulu,” ujar Juairiah, menangis.

Saat perjumpaan itu Adli mengenakan seragam sekolahnya. Adli tersentak melihat sikap sang ibu. Ia menyesal.

Ia pun akhirnya bersedia untuk tinggal di Pesantren Lueng Ie, Aceh Besar. Pesantren ini dipimpin Teungku. H. Usman Fauzi, salah seorang teman almarhum ayahnya. Paginya ia menuntut ilmu di sekolah, malamnya giliran menuntut ilmu dalam bidang agama.

Ia belajar di Madrasah Aliyah Negeri 1, Banda Aceh. Namun untuk biaya sekolah, ia tak ingin sepenuhnya membebani ibunya. Ia pun memutuskan bekerja di pasar ikan Lampulo. Pekerjaannya adalah membersihkan boat-boat para nelayan atau biasa disebut aneuk itiek.

”Upahnya bukan dikasih uang, tapi ikan. Dan ikan tersebut kadang-kadang saya jual, kadang-kadang saya bawa pulang ke pesantren,” ujarnya.

Saban hari sepulang sekolah, ia mengayuh sepedanya ke pasar ikan Lampulo. Setelah sore ia baru kembali pulang ke pesantren.

Setelah menamatkan sekolahnya pada tahun 1984, Adli melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Di perkuliahan ini, ia dikenal sebagai aktivis mahasiswa. Ia juga bergabung di Pelajar Islam Indonesia. Di organisasi ini ia berhasil menyelenggarakan kegiatan kampanye berjilbab yang disambut antusias oleh sebagian besar mahasiswi di kampus saat itu.

Pada 1985, Adli mendapatkan beasiswa Supersemar sebesar Rp. 25.000. Sejak saat itu kehidupan ekonominya mulai membaik. Ia pun memutuskan untuk tidak lagi bekerja sebagai aneuk itiek. ”Uang beasiswa itu cukup untuk makan dan biaya perkuliahan saya selama beberapa bulan,” ujarnya.

Namun Adli sadar, ia tidak dapat terus bergantung dengan beasiswa tersebut. Ia harus tetap bekerja guna memenuhi biaya hidup dan perkuliahannya.

Berbekal pengetahuan tentang sejarah Aceh yang kuat, ia memutuskan jadi pemandu wisatawan asing yang datang ke Aceh. Banyak wisatawan dari Malaysia dan negara-negara lain yang memakai jasanya. Keuangan Adli pun mulai lancar. Ia kerap dibayar pakai mata uang asing.

Tahun 1990 Adli berhasil menamatkan kuliahnya. Namun kondisi keamanan di Aceh yang mulai memanas pasca diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pada tahun 1989, membuatnya memutuskan untuk keluar dari Aceh.

”Pada masa DOM, keselamatan para aktivis mahasiswa tidak terjamin. Sangat sulit membedakan mana aktivis yang GAM dan yang bukan GAM,” katanya.

Pucuk dicinta ulam pun tiba. Datuk Wan Abdul Wahid Bin Wan Haji Hassan mengajak Adli untuk melanjutkan pendidikannya di Malaysia. Ia juga merekomendasikan Adli masuk di Universitas Islam Internasional, untuk mengambil gelar S-2 di bidang Perbandingan Hukum. Datuk Wan Abdul Wahid merupakan penasihat Sultan Pahang saat itu. Adli mengenal Datuk Wan Abdul Wahid saat menjadi pemandu wisatanya. Datuk Wan Abdul Wahid juga kerap membantu biaya perkuliahan Adli di Malaysia.

Di Malaysia, ia juga bertemu dengan teman lamanya Husein, salah seorang dari segelintir pengusaha asal Aceh yang berhasil sukses di Malaysia. Husein juga bekas murid ayah Adli. Ia kini telah menjadi warga negara Malaysia.

Adli dan Husein kerap berjumpa guna sekedar mengobrol dan bernostalgia. Husein juga sering membantu biaya kuliahnya.

”Waktu saya berjumpa tiap hari minggu, dia sering memberikan saya uang 100 ringgit,” kata Adli.


SETELAH dua tahun kuliah, ia memutuskan menikah.

”Saya sudah berencana umur 25 tahun harus menikah,” ujarnya.

Ia menikahi Safrianah Ibrahim, perempuan yang dikenalkan oleh teman-temannya. Safrianah asal Tanoh Abe, Seulimeum. Usia mereka terpaut tujuh tahun. Saat menikahi Adli, Safrianah berumur 18 tahun, dan baru saja menamatkan pendidikannya di sekolah menengah atas. Adli mempunyai prinsip untuk tidak pernah berpacaran.

”Sebenarnya saya mau menikah dengan orang Malaysia, tapi ummi tidak setuju,” katanya.

Setelah menikah, Adli membawa Safrianah untuk tinggal di Malaysia. Dari pernikahannya tersebut mereka dianugerahi enam orang anak yakni Karimah Abdillah (15 tahun), Nely Sumaiah (13 tahun), Rafiqah Humairah (9 tahun), Syaidil Mukamil (7 tahun), Ikhwanul Kiram (4 tahun), dan Ghinaiah Nafisya (1,5 tahun).

Setahun berikutnya, Adli berhasil mengantongi gelar master di bidang hukum. Ia pun mendatangi kediaman Husein untuk berpamitan sekaligus berterima kasih atas bantuannya selama ini. Saat berpamitan, Husein berpesan kepadanya untuk jangan pernah melakukan korupsi.

”Teungku Adli suatu saat akan besar, tetapi jangan korupsi. Untuk kita tidak terlibat dalam korupsi, terlebih dahulu ekonomi kita harus kuat,” pesan Husein.

Husein pun menyarankan agar ia tidak langsung pulang ke Aceh sebelum memperkuat ekonominya terlebih dahulu.

Husein lalu memberikan modal usaha kepada Adli sebesar 50 ribu Ringgit Malaysia.

”Modal itu saya gunakan untuk berdagang kacang kedelai. Bahan bakunya saya ambil dari kampung lalu saya jual ke Medan,” katanya.

Usaha tersebut mulai dilakoninya pada tahun 1993. Di samping itu, ia juga membuka bisnis percetakan di Medan. Secara perlahan kondisi perekonomiannya mulai menguat.

Awal 1996, ia kembali memperlebar usahanya. Kali ini ia membuka penangkapan ikan di Langsa.

Selang beberapa bulan kemudian, iai memutuskan kembali ke Banda Aceh. Di kota ini, secara tidak disengaja ia bertemu dengan Dayan Dawood yang telah menjabat Rektor Unsyiah. Sebelumnya, Dayan Dawood merupakan dosen Adli saat kuliah.

”Kamu kenapa jalan-jalan. Ayo bantu di Universitas. Kamu jalan sana jalan sini, balik ke kampus,” tegas Dayan Dawood.

Akhirnya pada tahun 1997, ia kembali ke Unsyiah. Kali ini bukan lagi menjadi mahasiswa melainkan menjadi pengajar di Fakultas Hukum.

Selama tinggal di Banda Aceh, ia kembali menjalin hubungan dengan teman-temannya saat kuliah di Unsyiah dulu. Mereka kerap bertemu dan berbincang-bincang mengenai segala hal tentang Aceh, tak terkecuali tentang peran para ulama Aceh yang mulai kurang dihargai oleh masyarakat.

”Para ulama ini sudah hancur karena kampanye politik Orde Baru, ada Golkar (Golongan Karya), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Sehingga mereka tidak dihargai lagi,” katanya.

Melihat kondisi tersebut, pada tahun 1998, ia dan beberapa temannya sepakat membentuk Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). Tujuannya agar para ulama-ulama dayah di Aceh kembali dihargai oleh masyarakat. Musyawarah pembentukan dilaksanakan di Makam Syiah Kuala, Banda Aceh. Dalam musyawarah tersebut, Abu Tanoh Abe terpilih menjadi ketua panitia pembentukan. Walid Nurul Zahri menjadi sekretaris. Sedangkan ia sendiri terpilih sebagai ketua pantia.

”Jadi HUDA ini dibentuk lebih kepada agar bisa mengembalikan kembali marwah para ulama yang sempat hilang. Karena sehebat apapun pembangunan kalau tidak ada polisi masyarakat yang kuat, itu tidak akan jalan. Salah satu polisi masyarakat di Aceh adalah ulama,” tuturnya.

Suatu ketika saat ia melihat adanya peluang bisnis di bidang tranportasi perikanan di Aceh, ia langsung terjun memanfaatkannya. Modal bukan lagi menjadi kendala besar baginya. Dari hasil usaha yang ia geluti sebelumnya, ia membeli empat unit truk, untuk mengangkut ribuan ekor ikan dari Lampulo yang kemudian dipasarkan ke Medan.

Namun sayang, usaha tersebut tidak dapat berlangsung lama, ia merugi hingga ratusan juta dikarenakan kondisi Aceh yang sedang dilanda konflik. Banyak truk ikannya yang dibakar atau ditahan saat itu.

Ia lantas membaca peluang lain, yakni jasa penyewaan mobil.

”Waktu itu saya melihat banyak orang asing yang masuk ke Aceh,” katanya.

Modal membeli mobil ia dapatkan setelah menjual seluruh pengangkut ikannya yang masih tersisa.


SETELAH sukses membentuk HUDA, Adli berniat hal yang sama bisa ia lakukan untuk para nelayan di Aceh.

”Nelayan pun harus kita kembalikan marwah. Karena saya juga sudah pernah merasakan bagaimana kehidupan para nelayan waktu saya bekerja di Lampulo,” ujarnya.

Namun, ia bingung. Ia tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk mewujudkan niatnya itu.

Pada 24 November 1999, telepon selulernyai berbunyi. Peneleponnya adalah Farhan Hamid, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia asal Aceh. Farhan ingin meminta tanggapan Adli terkait masalah penangkapan 35 kapal nelayan Thailand yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Pulau Rusa, Aceh Barat sehari sebelumnya.

”Bagaimana saran adik, apa yang harus kita lakukan?” tanya Farhan.

”Kita jual aja kapal itu semua. Hasilnya kita kasih untuk sekolahkan anak nelayan,” spontan ia menjawab.

”Kalau begitu coba bicarakan dengan kepala dinas,” ujar Farhan.

Adli segera menemui Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kasbani Kasim . ”Itu harus ada persetujuan dari pusat,” ujar Kasbani.

Ia lantas menghubungi Mustafa Abubakar, yang saat itu menjabat sebagai Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan. Mustafa dikenal mempunyai banyak relasi pejabat tinggi di pemerintahan Jakarta. Salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sarwono Kusumaatmadja. Ia pun mengutarakan pemikirannya kepada Mustafa.

”Jadi begini bang, Aceh ini konflik kita jangan berpikir bagaimana menyelesaikan konflik. Itu sudah ada orang lain yang pikir. Yang harus kita pikirkan bagaimana menyelamatkan generasi yang ada sekarang ini untuk masa yang akan datang. Untuk menyelamatkan generasi ini salah satunya melalui pendidikan. Mudah-mudahan dengan kapal ini, pemerintah bisa menunjukkan kepada rakyat Aceh bahwa ada satu masalah yang diperhatikan serius oleh pemerintah,” katanya.

”Yakin kamu?” tanya Mustafa.

”Yakin.”

Mustafa pun bersedia menjembatani pertemuannya dengan Sarwono. Beruntung Sarwono mempunyai pemikiran yang sama dengan Adli. tanpa berpikir panjang, Sarwono langsung mendukung ide tersebut.

Namun, ide Adli itu masih mendapat sebuah kendala lain, dikarenakan adanya Keputusan Presiden (Kepres) nomor 178 tahun 1997, bahwa penanganan kapal-kapal ikan asing di bawah Menteri Transmigrasi, bukan di bawah Departemen Kelautan.

”Bagaimana caranya kita ubah Kepres ini?” tanya Sarwono.

”Begini pak, Kepres ini kan bukan Alquran yang tidak bisa diubah-ubah,” ujarnya.

Sarwono setuju. Ia langsung melakukan konsultasi dengan presiden Abdurrahman Wahid, atau yang kerap disapa Gus Dur. Setelah beberapa kali konsultasi dilakukan, Gus Dur akhirnya setuju mengganti Kepres tersebut dengan membuat sebuah Kepres nomor 14 tahun 2000, yang salah satu bunyinya ialah penanganan kapal-kapal ikan asing diperuntukkan bagi para nelayan kecil.

Setelah idenya telah disetujui oleh pemerintah pusat, Adli berniat untuk membuat sebuah lembaga yang dapat mengelola hasil dari pelelangan kapal ikan asing sebesar Rp. 11,9 miliar tersebut untuk dikembalikan kepada nelayan Aceh dalam bentuk beasiswa.

Awalnya ia berniat menghidupkan kembali lembaga Himpunan Nelayan Seluruh Aceh atau HNSA. Usul ini diutarakannya pada sebuah rapat yang diikuti oleh Musliadi Haribi, Mustafa Abubakar, Kasbani Kasim, serta Abdullah Yahya. Tapi setelah beberapa kali rapat dilakukan, ia berubah pikiran.

”Saya berpikir HNSA itu kurang kuat. Bagaimana kalau kita hidupkan lagi lembaga panglima laot. Tinggal kita revitalisasi saja lembaga ini menjadi lembaga koordinasi panglima-panglima laot seluruh Aceh,” katanya, di sela-sela rapat.

Ide itu disambut antusias oleh para peserta rapat, lalu disampaikan kepada gubernur Aceh, Syamsuddin Mahmud. Tanpa berpikir panjang Syamsuddin langsung menyetujui dan mendukung ide merevitalisasi lembaga panglima laot tersebut.

Awal 2001, musyawarah panglima laot se-Aceh diadakan. Ratusan lembaga adat panglima laot dari tingkat lhok dan kabupaten yang tersebar di 15 kabupaten atau kota berkumpul di Banda Aceh. Dalam musyawarah ini, Adli terpilih menjadi Sekjen Panglima Laot periode 2001 sampai 2005. Ia tidak digaji.

Selain itu, musyawarah akbar yang pertama ini juga membentuk sebuah yayasan yang dinamai Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nanggroe. Yayasan ini dibentuk sebagai badan otonom untuk mengurus masalah beasiswa para anak nelayan.

Setiap enam bulan sekali, seluruh panglima laot yang berada di lapangan bermusyawarah untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan beasiswa dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Tahun 2004, Adli memutuskan untuk kembali meninggalkan Aceh. Ia tidak tahan dengan situasi konflik yang tak kunjung padam.

”Kita terjepit kiri kanan. Tidak bisa bergerak bebas,” ujarnya.

Ia berniat melanjutkan pendidikan S-3 di Malaysia.

Pada 26 Desember 2004, bencana gempa dan gelombang tsunami memporak-poranda Aceh. Ratusan ribu jiwa menjadi korban. Saat kejadian itu, ia sedang bersama Datuk Wan Wahid di Pahang, Malaysia. Lewat siaran TV3 Malaysia, ia mendapat kabar bahwa Aceh diguncang gempat dahsyat. Pagi itu juga ia diantar Datuk Wan Wahid ke Kuala Lumpur. Dari ibukota Malaysia ini, ia langsung terbang ke Medan, lalu melanjutkan perjalanannya lewat darat ke Aceh.

Ia langsung menuju kampung istrinya, Seulimeum.

“Alhamdulillah keluarga termasuk istri saya semuanya sehat,” ujarnyai.

Ia kemudian mulai memikirkan apa yang bisa dilakukannya bagi orang lain. Ia lantas menghubungi teman akrabnya, Owen Murfi, orang Amerika yang bekerja di USAID.

Iai mengenal Owen sejak tahun 2000. Saat itu Owen datang ke Aceh untuk memantau proses jeda kemanusiaan yang berlangsung di Aceh. Sedangkan ia menyewakan mobil untuk Owen beserta timnya.

”Owen tolong bantu masyarakat saya,” katanya kepada Owen.

”Bagaimana keadaan di sana?”

”Hancur total,”

”Ok, Besok saya ke sana,”

Keesokan harinya, seperti yang telah dijanjikan, Owen pun tiba di Banda Aceh. Ia juga membawa salah seorang rekannya, Louis O’Brien. Adli mengantar kedua orang itu berkeliling Banda Aceh. Tak banyak kata yang bisa keluar dari mulut rombongan kecil itu, ketika secara perlahan mobil yang ditumpangi mereka melewati setiap puing-puing bangunan yang telah hancur.

”Adli, apa yang bisa kami perbuat?” kata Owen memecah keheningan yang telah berlangsung agak lama.

”Kamu berapa ada uang,”

”Ini,” jawab Owen sembari memperlihatkan sejumlah uang pecahan rupiah yang dimasukkan ke dalam sebuah tas. Sebelumnya Owen telah menukar uangnya dengan mata uang rupiah.

Tanpa berpikir panjang Adli membagikan uang tersebut kepada masyarakat korban tsunami. ”Kami bantu masyarakat Alue Naga, sebesar Rp. 500 ribu per orang untuk bisa bangkit dan berusaha kembali,” katanya.

Sekitar satu minggu kemudian, Owen kembali menelepon Adli, memberitahukan bahwa ia telah mendapat dana baru untuk membantu para korban tsunami. Owen juga menanyakan cara terbaik yang dapat dilakukan dengan dana tersebut. Adli lalu mengusulkan untuk membayar para relawan guna membersihkan pasar Lamnyong.

”Saya berpikir bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa aktif. Jadi jangan dikasih duit tanpa usaha,” ujarnya.

Dua belas ribu relawan terjaring.


SUATU hari di bulan Oktober 2006, telepon seluler Adli berbunyi. Peneleponnya adalah Louis O’Brien yang menjabat sebagai Country Direktur Community Habitat Finance (CHF) di Indonesia. Louis mengundangnya menghadiri sebuah acara yang akan diselenggarakan CHF di Washington DC, Amerika Serikat.

Sesampainya di ibukota Amerika itu, ia terkejut bukan main. Pasalnya, ia baru diberitahu kalau telah terpilih untuk mendapatkan penghargaan Building A Better World Award tahun 2006. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Senator Amerika, George J Mitchelle, yang memprakarsa perdamaian di Irlandia Utara. George dikenal sebagai negarawan ulung. Kini ia juga sedang menjajaki perdamaian di Timur Tengah.

Adli menerima penghargaan itu, karena dinilai sebagai pemimpin lokal yang dinamis dan mampu bekerja sama dengan CHF untuk membangun kembali Aceh yang hancur pascatsunami.

Penghargaan tahunan ini merupakan penghargaan yang paling bergengsi di CHF Internasional, dimaksudkan untuk menghargai kontribusi yang telah dilakukan oleh para tokoh di seluruh dunia dalam membangun kehidupan dunia yang lebih baik.

Penyeleksiannya dilakukan di hampir seluruh negara di dunia yang terdapat program-program CHF, di antaranya negara-negara di Eropa, Afrika, Amerika, Asia, dan juga Amerika Latin.

Tahun-tahun sebelumnya, penghargaan yang sama pernah diberikan CHF International kepada The Ford Foundation, Cummin Diesel Recon Engine Foundation, Federacion Mexicana de Asociaciones de Salud y Desarrollo, Ratu Rania dari Yordania, dan Jon Wilson editor Hope Magazine.

”Sebegitu hebat pun tokoh internasional tanpa berkoordinasi dengan pemimpin lokal, pembangunan yang baik tidak akan tercapai,” sanjung Louis.

Namun, hidup Adli tak pernah jauh dari laut. Ia terpilih mewakili Indonesia menjadi anggota tetap di Internasional Colectife Support Fish pada 14 April 2008. Organisasi ini mempunyai 35 orang anggota tetap di seluruh dunia.

”Kami bertugas mengatur kebijakan di bidang perikanan dan kelautan, khususnya perlindungan terhadap nelayan kecil. Selain itu kami juga kerap memberi masukan kepada para policy maker seperti UN (United Nations) atau negara-negara maju dan berkembang di seluruh dunia,” katanya.***


*) Rizky Fechrizal adalah Kontributor Aceh Feature di Banda Aceh. Ia juga wartawan The Globe Journal.